Inilah Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA Tahun 2026! Simak!

gaji pppk paruh waktu lulusan sma

Jakarta - Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mulai menjadi perhatian publik, khususnya bagi lulusan SMA yang selama ini berstatus tenaga honorer.

Salah satu pertanyaan utama yang banyak dicari masyarakat adalah besaran gaji PPPK paruh waktu pada tahun 2026, serta dasar penetapan penghasilannya di setiap daerah.

Pemerintah telah mengatur ketentuan gaji PPPK Paruh Waktu melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) RI Nomor 16 Tahun 2025.

Baca Juga

Berapa Gaji Pendamping Desa Tingkat Kecamatan pada 2026? Simak Ini!

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu paling sedikit harus sama dengan penghasilan yang diterima pegawai saat masih berstatus honorer.

Selain itu, besaran gaji juga dapat disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di daerah penempatan.

Apa itu PPPK paruh waktu

Program PPPK paruh waktu merupakan kebijakan dari pemerintah yang membuka peluang bagi tenaga honorer untuk tetap bekerja dengan status sebagai PPPK, tetapi dengan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel, yaitu sekitar empat jam setiap hari. 

Hal ini berbeda dengan skema PPPK penuh waktu yang menetapkan jam kerja delapan jam per hari, karena sistem paruh waktu lebih diarahkan pada tugas dengan beban kerja yang lebih ringan.

Konsekuensi dari pengaturan jam kerja tersebut adalah penyesuaian terhadap besaran gaji yang diterima, yang dihitung berdasarkan durasi kerja serta masa pengabdian. 

Sebagai alternatif bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi PPPK atau CPNS, skema paruh waktu ini dapat menjadi solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berkontribusi di lingkungan instansi pemerintahan.

Besaran gaji PPPK paruh waktu lulusan SMA tahun 2026

Hingga tahun 2025, pemerintah belum merilis rincian resmi terbaru terkait skema penghasilan PPPK paruh waktu. 

Namun, berdasarkan kebijakan dan regulasi yang masih berlaku, informasi yang beredar menyebutkan bahwa gaji pppk paruh waktu lulusan sma berada pada kisaran sekitar Rp2 jutaan hingga Rp5 jutaan per bulan.

Besaran tersebut ditentukan oleh jabatan yang diemban, masa kerja, serta golongan yang melekat pada masing-masing pegawai.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan—yang hingga 2025 masih digunakan sebagai rujukan—lulusan SMA yang menempati golongan V memiliki rentang penghasilan sekitar Rp2.511.500 sampai Rp4.189.900. 

Nilai ini dapat berbeda antarindividu karena dipengaruhi oleh lamanya masa pengabdian dan tingkat tanggung jawab jabatan.

Besaran penghasilan PPPK paruh waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, masa kerja yang lebih lama umumnya berdampak pada peningkatan penghasilan. 

Kedua, golongan menjadi penentu penting karena semakin tinggi golongan, semakin besar nominal yang diterima. 

Ketiga, jumlah jam kerja turut memengaruhi penghasilan, mengingat skema paruh waktu menetapkan durasi kerja sekitar empat jam per hari, sehingga pendapatannya lebih rendah dibandingkan PPPK dengan status penuh waktu.

Seleksi PPPK 2026 apa yang perlu diketahui

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan seleksi PPPK sejak akhir 2024 sebagai langkah untuk menata keberadaan tenaga honorer yang selama ini tersebar di berbagai instansi pemerintahan. 

Proses seleksi tersebut difokuskan pada penilaian kinerja serta kompetensi tenaga honorer yang sudah ada, dengan tujuan menetapkan peserta yang memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai PPPK dengan status penuh waktu. 

Kebijakan ini berlanjut dan tetap menjadi bagian dari agenda penataan aparatur sipil negara hingga tahun 2025.

Bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos dalam seleksi tersebut, pemerintah menyediakan alternatif berupa skema kerja sebagai PPPK paruh waktu. 

Opsi ini memungkinkan mereka tetap bekerja di lingkungan instansi pemerintah, memperoleh penghasilan, serta melanjutkan peran dan kontribusinya di sektor publik meskipun dengan pengaturan jam kerja dan hak yang disesuaikan. 

Dengan adanya skema ini, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan pekerjaan tenaga honorer sekaligus melakukan penataan kepegawaian secara bertahap.

Dampak Kebijakan PPPK Paruh Waktu di Tahun 2025

Penerapan skema PPPK paruh waktu pada 2025 membawa dampak cukup signifikan, khususnya bagi tenaga honorer dan instansi pemerintah. 

Dari sisi tenaga honorer, kebijakan ini memberi kepastian status kerja dibandingkan sistem honorer murni yang sebelumnya tidak memiliki perlindungan jelas. 

Mereka tetap bisa bekerja di instansi pemerintah, memperoleh penghasilan rutin, serta memiliki peluang lanjutan untuk mengikuti penataan kepegawaian berikutnya.

Bagi instansi pemerintah, PPPK paruh waktu membantu menjaga keberlangsungan layanan publik tanpa harus menambah beban anggaran secara besar-besaran. 

Skema jam kerja yang lebih singkat memungkinkan pembagian tugas yang lebih fleksibel, terutama untuk pekerjaan administratif, layanan dasar, atau fungsi pendukung. 

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi solusi transisi dalam proses penghapusan status honorer yang dilakukan secara bertahap.

Perbandingan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu (2025)

Secara umum, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu yang berlaku hingga 2025:

• Jam Kerja
  PPPK penuh waktu bekerja sekitar 8 jam per hari, sedangkan PPPK paruh waktu memiliki jam kerja lebih singkat, umumnya sekitar 4 jam per hari.
• Penghasilan
  PPPK penuh waktu menerima gaji dan tunjangan yang lebih lengkap. Sementara itu, PPPK paruh waktu memperoleh penghasilan yang disesuaikan dengan jam kerja, golongan, dan masa kerja.
• Beban Tugas
  Tanggung jawab PPPK penuh waktu cenderung lebih besar dan menyeluruh. PPPK paruh waktu difokuskan pada tugas-tugas tertentu dengan beban kerja yang lebih ringan.
• Status dan Peluang Ke Depan
  PPPK penuh waktu langsung menempati formasi tetap sesuai kebutuhan instansi. PPPK paruh waktu berfungsi sebagai skema alternatif atau transisi, namun tetap membuka peluang untuk mengikuti seleksi lanjutan jika kebijakan memungkinkan.

Hak PPPK Paruh Waktu vs Honorer Lama

1. Penghasilan dan Tunjangan
   • PPPK paruh waktu menerima gaji tetap yang diatur pemerintah, meski lebih rendah dibanding PPPK penuh waktu, serta tunjangan tertentu sesuai golongan dan masa kerja.
   • Honorer lama biasanya hanya menerima honor atau gaji yang ditentukan instansi, tanpa kepastian nominal, tunjangan, atau kenaikan rutin.
2. Jaminan Sosial
   • PPPK paruh waktu mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dan pensiun serupa PNS, meskipun proporsional terhadap jam kerja.
   • Honorer lama sering tidak memiliki akses jaminan kesehatan atau program pensiun resmi, kecuali jika instansi menyediakan sendiri secara terbatas.
3. Status Kepegawaian
   • PPPK paruh waktu memiliki status resmi sebagai pegawai pemerintah, tercatat secara nasional, sehingga lebih terjamin legalitasnya.
   • Honorer lama hanya memiliki status tidak tetap dan tergantung kebijakan masing-masing instansi.
4. Hak Administratif
   • PPPK paruh waktu memiliki hak untuk mengikuti pelatihan resmi, promosi (meski terbatas), dan program pengembangan kompetensi pemerintah.
   • Honorer lama sering terbatas aksesnya pada pelatihan formal atau kesempatan pengembangan karir.

Kewajiban PPPK Paruh Waktu vs Honorer Lama

1. Jam Kerja dan Tugas
   • PPPK paruh waktu wajib bekerja sesuai jadwal 4 jam per hari, melaksanakan tugas yang tercantum dalam kontrak, dan mengikuti aturan PNS secara proporsional.
   • Honorer lama menjalankan tugas sesuai kebutuhan instansi, kadang tanpa kontrak resmi dan jam kerja yang jelas.
2. Kepatuhan pada Regulasi Pemerintah
   • PPPK paruh waktu harus mematuhi peraturan kepegawaian dan standar pelayanan publik, termasuk pelaporan kinerja dan disiplin administratif.
   • Honorer lama lebih fleksibel, namun kurang terikat pada regulasi nasional, sehingga hak dan kewajibannya tidak seragam.
3. Partisipasi dalam Program Instansi
   • PPPK paruh waktu wajib mengikuti evaluasi, pelatihan, dan program peningkatan kompetensi sesuai aturan pemerintah.
   • Honorer lama bisa mengikuti program serupa, tetapi sifatnya tergantung kebijakan instansi dan tidak selalu konsisten.

Keuntungan dan kekurangan PPPK paruh waktu

1. Keuntungan PPPK Paruh Waktu

• Fleksibilitas Waktu: Dengan durasi kerja yang lebih singkat, skema paruh waktu menawarkan fleksibilitas tinggi. Hal ini sangat cocok bagi tenaga honorer yang memiliki aktivitas atau tanggung jawab lain di luar pekerjaan pemerintahan.
• Penghasilan Tetap: Bagi honorer yang tidak berhasil lolos seleksi PPPK penuh waktu, status paruh waktu tetap memberikan kesempatan memperoleh penghasilan rutin setiap bulan.
• Fasilitas Sosial: Meskipun jam kerja lebih pendek, para pekerja tetap berhak atas sejumlah fasilitas yang biasanya diberikan kepada PNS, termasuk jaminan kesehatan dan program pensiun.

2. Kekurangan PPPK Paruh Waktu

• Gaji Lebih Rendah: Penghasilan yang diterima jelas lebih kecil dibandingkan dengan PPPK penuh waktu karena jam kerja yang terbatas.
• Kesempatan Karir Terbatas: Dengan status paruh waktu, peluang untuk promosi jabatan atau menempati posisi strategis di instansi lebih terbatas.
• Jam Kerja Terbatas: Durasi kerja sekitar 4 jam per hari mungkin dirasa kurang bagi sebagian orang untuk mengembangkan kemampuan profesional atau menambah pengalaman kerja secara optimal.

Skema ini tetap menjadi solusi transisi yang membantu tenaga honorer tetap bekerja di instansi pemerintah, meski dengan beberapa keterbatasan yang wajar mengingat statusnya paruh waktu.

Sebagai penutup, gaji pppk paruh waktu lulusan sma memberikan penghasilan tetap sekaligus kesempatan bekerja resmi meski dengan jam kerja terbatas.